TINJAU SUBANG- Isi long weekend, DPD PKS Subang menggelar aksi sosial dengan donor darah di Sekretariat PKS Jl. Ki Hajar Dewantara, Subang.

Dalam donor darah yang melibatkan PMI itu, sedikitnya 30 kader PKS ikut berpartisipasi dalam aksi sosial. Ketua Pelaksana Acara, Fadhil Tri Aulia menyebutkan kegiatan itu dalam rangkaian peringatan Milad PKS yang ke 18 dan rasionalisasi Tagline PKS yakni "Berkhidmat Untuk Rakyat".

"PKS ingin mengisi miladnya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi publik, salah satunya adalah Donor darah ini", kata Fadhil kepada TINTAHIJAU.com.

Fadhil mengurai, dalam rangka peringati hari jadinya, PKS Subang akan menggelar kegiatan pelatihan, seperti pelatihan kewanitaan, tes kebugaran dan dialog dengan anggota legislatif dari PKS.

follow twitter @tintahijaucom l FB: Berita Tintahijau

TINJAU SUBANG- Pengurus Forum Aksi Rohis SLTA se-Kabupaten Subang resmi dilantik oleh Kepala Kantor Kemenag Subang H. A. Sukandar, di Aula Kemenag.

Pelantikan dihadiri puluhan aktivis rohis dari perwakilan SLTA, MGMP PAI se-Kabupaten Subang. Pelantikan penngurus Faros ini berdasarkan SK Bersama Kepala Disdik Subang dan Kepla Kantor Kementerian agama Kab Subang Nomor 421/120-disdik/2016 dan Nomor 388 tahun 2016 tanggal 2 mei 2016 tentang Susunan Pengurus Forum Rohis SMA/SMK/MA Tingkat kab subang 2016-2017.

Ketua Rohis, Ghiyas M. Ghifar dari SMAN 1 Subang, Wakil I Rizal dari SMKN 1 Subang, Wakil I Ismu Alfi dari SMAIT Asyifa Subang dan pengurus lainnya mengambil sumpah dan dilantik oleh Kepala Kemenag.

Kepala Kemenag, A. Sukandar  menekankan pentingnya keselarasan antara pikir dengan pemahaman agama Islam. Dengan demikian, bisa menangkal masuknya faham radikal, sekuler dan budaya barat.

Sementara Ketua Rohis, Ghiyas M. Ghifar menyebutkan, ia bersama kepengurusan Rohis lainnya berkomitmen untuk menjadikan Rohis sebagai wadah pembinaan yang memanfaatkan seluruh ruang, kreasi seni, bakat, dan keterampilan dalam mengembangkan kepribadian muslim yang damai dan toleran.

Rohis juga berkomitmen untuk mengantisipasi masuknya paham-paham yang akan merusak citra Rohis sebagai pejuang Islam Rahmatan lil ‘Alamin, menjadi pelopor bagi generasi muda untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Komitmen lainnya adalah mengantisipasi dampak negatif modernisasi yang berupa hedonisme, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta merevitalisasi tata kelola Rohis sebagai pokok utama Pembinaan Kesiswaan Bidang Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah.
Pembina Faros Subang Wawan Gunawan, menyatakan di tengah kondisi perilaku remaja dan pelajar masa kini yang penuh dengan penyimpangan terhadap nilai-nilai agama islam, pergaulan bebas dan lainnya, diharapkan Rohis mampu memberikan warna baru di sekolah khususnya bagi pelajar.

"Kegiatan Rohis tidak sebatas di mesjid saja, tap Rohis harus menjadi pelopor kebaikan dan prestasi di manapun, biasanya pelajar yang manjdi aktivis rohis bagus nilai akademiknya. Bahkan ada alumni rohis yang sekarang melanjutkan studi di luar negeri seperti Jepang dan Belanda," kata Wawan.



Follow twitter @tintahijaucom | FB: Berita Tintahijau

TINJAU BANDUNG- Majelis Hakim memvonis mantan Kadinkes Subang Budi Subiantoro dan Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Subang, Jajang Abdul Kholik hukuman empat tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider kurungan enam bulan.

Hal itu terungkap dalam sidang putusan kasus penyelewengan dana BPJS Kabupaten Subang, TA 2014 di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (11/5/2016).

Putusan yang diketuk Ketua Majelis Marudut Bakara tersebut lebih tinggi daripada tuntutan yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Subang, yakni hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, subsider kurungan tiga bulan.

Dalam amar putusannya, Marudut menyebutkan, kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersam-sama dan berkelanjutan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pasal 2 UU Tipikor.

"Menjatuhkan hukuman empat tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider kurungan enam bulan," kata Marudut.

Selain hukuman fisik, kedua terdakwa juga diharuskan mengembalikan uang kerugian negara dengan nilai yang berbeda. Untuk terdakwa Budi diharuskan mengembalikan uang Rp2,03 miliar, sedangkan Jajang harus membayar Rp1,03 miliar.

Sebelum memutuskan, Majelis terlebih dulu membacakan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara untuk hal yang meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan sudah mengembalikan sebagian uang pengganti. Untuk terdakwa jajang sudang mengembalikan Rp420 juta, sementara Budi Rp650 juta.

Atas putusan tersebut, terdakwa Jajang menerima sedangkan terdakwa Budi mengaku pikir-pikir. Sementara JPU mengaku pikir-pikir atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim.

Seusai persidangan, kuasa hukum Jajang Edi Safran mengatakan, putusan majelis langsung diterima setelah kliennya konsul dengan tim pengacara, dan semua sudah sesuai dengan apa yang terjadi di persidangan.

"Memang fakta yang terungkap sudah sesuai dengan putusan majelis. Pak Jajang menyadari atas yang dia perbuat, mungkin untuk lebih fokus ke persoalan yang baru," katanya.

Sementara tim kuasa terdakwa Budi, Andi Rohandi mengaku tidak sependapat dengan putusan yang diberikan majelis. Sebab, ada beberapa fakta yang terungkap di persidangan dinilai tidak menjadi bahan pertimbangan majelis. [inilah]



Follow twitter @tintahijaucom | FB: Berita Tintahijau

TINJAU SUBANG- Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Rangga Kabupaten Subang belum serius mengelola sumber daya air permukaan maupun air tanah. Padahal, masyarakat Subang cukup membutuhkan pasokan air bersih.

"Pengelolaan sumber daya air itu perlu dimaksimalkan khususnya untuk memenuhi kebutuhan hajat masyarakat banyak, melalui sambungan langganan air minum, karena sampai saat ini belum seluruh masyarakat Kabupaten Subang memanfaatkan sebagai pelanggan PDAM," ungkap Anggota Komisi II DPRD Subang Lutfi Isror Al-Farobi, Selasa (10/5).

Ironisnya, lanjut dia, sumber daya air yang ada justru banyak dimanfaatkan oleh perusahaan swasta, yang bahkan tak terkendali. Lebih parahnya, timbal balik dari pengelolaan air oleh pihak-pihak swasta ini tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dan air yang diambil perusahaan swasta ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di luar Subang. Nanti Kita atur semua itu dalam sebuah rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang pengelolaan sumber daya air," tegas Lutfi.

Raperda itu nantinya akan mengatur tentang regulasi pemanfaatan sumber daya air, yang belum maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan rumahtangga, pertanian, maupun industri. [rmol]

foto: ilustrasi (net)Follow twitter @tintahijaucom | FB: Berita Tintahijau

TINJAU MAJALENGKA- Keindahan alam berupa terasering yang tersaji di Kecamatan Argapura, kabupaten Majalengka, sukses mencuri perhatian dari banyak kalangan.

Tidak hanya dari Jawa Barat saja, sejumlah kalangan dari luar Jawa Barat, bahkan luar Pulau Jawa pun, sudah pernah menginjakkan kaki di daerah yang dekat dengan Gunung Ciremai itu.

Daya tarik tanah berundak-undak, ditambah dengan hamparan hijau tanaman, membuat terasering Panyaweuyan tidak pernah sepi kunjungan. Suasana di Panyaweuyan akan semakin ramai, setiap masuk musim libur, baik itu pada hari Sabtu-Minggu, maupun libur dalam rangka peringatan hari besar.

Namun sayang. Dari banyaknya pengunjung yang datang, ternyata masih ada beberapa kalangan yang belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap arti keindahan. Alhasil, beberapa hari terakhir ini terlihat pemandangan yang cukup memrihatinkan di sebagian terasering itu.

Di beberapa titik, terlihat tanaman bawang milik petani setempat dipastikan gagal pnaen. Hal tersebut dikarenakan tanaman mereka, tercerabut dan terinjak-injak oleh sebagian pengunjung yang ingin mengabadikan kunjungannya ke terasering itu. Kondisi yang terjadi di sebagian tersering Panyaweuyan tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di social media, facebook.

Lewat group ‘Majalengka’ tidak sedikit netizen yang mengecam prilaku sebagian orang yang tidak memedulikan tanaman para petani di lokasi Terasering Panyaweuyan itu. Terkait hal tersebut, salah satu penggiat wisata dari Komunitas Potograpi dan Kukurusuk (KPK), Okka Supardan mengaku prihatin dengan kondisi di sebagian Terasering itu.

Diakui dia, keinginan komunitasnya untuk mengangkat potensi wisata Majalengka ternyata disalah artikan oleh sebagian kalangan. “Sungguh sangat disayangkan. Tujuan awal kami adalah membuka potensi yang dimiliki oleh Majalengka. Sekaligus sebagai media untuk bersyukur atas anugrah ini. Tapi ternyata ada sebagian kalangan yang merusaknya,” kata Okka penuh prihatin.

Kekecewaan yang dialami Okka tersebut terbilang cukup wajar. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, Okka bersama KPK dan komunitas lainnya, terbilang cukup gencar memromosikan ‘Surga Majalengka’ itu. Bahkan sejak setahun terakhir, Okka bersama rekan-rekan sesama penggiat wisata, kerap dimintai bantuan dari tamu yang ingin menikmati keindahan Terasering itu.

“Tanaman bawang Terasering Argapura yang seharusnya tumbuh subur, malah diinjak-injak. Tolong, mari kita pake hati nurani dalam segala tidakan, termasuk ketika berkunjung ke Terasering. Biarkan alam ini tetap indah. Karena itu akan kembali juga ke kita semua,” papar dia.

Lebih jauh Okka berharap, ke depan pemerintah lebih serius lagi dalam menangani potensi wisata yang ada di Kabupaten Majalengka. Sehinga akan terwujud sebuah kedisiplinan di setiap objek wisata yang ada di Kota Angin tersebut.

Foto: dokumen pribadi Okka Supardan

Follow twitter @tintahijaucom | FB: Berita Tintahijau

PT. Telemega Maju Bersama sebagai Dealer resmi XL wilayah Kab. Subang, membuka lowongan pekerjaan untuk 1 Pria dan 1 Wanita sebagai Youth Representative, dengan syarat:

1. Ijazah minimal SLTA
2. Berpengalaman bekerja di EO
3. Memiliki komunikasi yang baik
4. Terbiasa melakukan event ke sekolah/komunitas
5. Mampu menjalin hubungan yang baik dengan costumer
6. Dapat bekerja dalam kelompok

Job desk:
1. Melakukan kunjungan rutin ke sekolah binaan
2. Membangun partnership
3. Melakukan kerjasama dengan sekolah dan komunitas sesuai dengan ketentuan dan target yang diberikan
4. Membuat dan mendukung kegiatan promo di sekolah dan komunitas

Segera kirim lamaran pekerjaan, riwayat hidup, fotocopy ijazah, dan pas foto 3x4 (3lembar) ke

PT. Telemega Maju Bersama
Alamat : Jln Oto Iskandardinata (samping katineung / depan RS PTPN subang)
Paling lambat hari Rabu 15 Mei 2016
Info lebih lanjut hub 087779927222

Salah satu tantangan yang sering muncul saat mendampingi perkembangan anak usia balita adalah susah makan. Memberikan si kecil makan setiap hari terkadang diperlukan kesabaran saat ayah bunda harus adu argumentasi dengan si kecil yang terkadang menutup rapat mulutnya saat disuapi bunda.

Tentu masalah ini menghawatirkan bunda karena jika si kecil susah makan, bagai mana dengan perkembangan tubuhnya? Takutnya mereka jadi gampang sakit atau berat badan dibawah angka standar. Adakah cara yang bisa dilakukan agar si kecil makan lahap tanpa harus bersusah payah mengejar si kecil yang melarikan didi saat sendok makanan diarahkan kemulutnya?

Sebenarnya dengan cera dan tehnik tertentu ayah bunda dapat mengatasi masalah si kecil yang susah makan tersebut. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa bunda coba.

1. Ketahui porsi idealnya. Ukuran porsi makan si kecil tidak bisa disamakan dengan porsi orang dewasa. Menurut seorang dokter anak dari Kansas, Amerika Serikat, Sarah Hampl, MD., porsi makan ideal si kecil bisa ditakar berdasarkan ukuran tangan mereka. Berikan sumber protein seperti daging ayam, atau sapi seukuran telapak tangan mereka dan sumber karbohidrat beserta sayur dan buah masing-masing sebesar kepalan tangan mereka per sekali makan. Khusus cemilan, berikan seukuran genggaman tangan si kecil.

2. Jadwal makan yang teratur. Buatlah jadwal makan yang teraur 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan cemilan sehat setiap harinya. Berusahalah untuk selalu agar ritme makan si kecil tetap, jika saatnya makan siang ya bunda harus segera memberikan mereka makan siang.

3. Kenalkan variasi makanan sejak dini. Mulai si kecil berusia 6 bulan, sebaiknya bunda mulai memberikan makanan halus dari berbagai jenis makanan dari kelompok sayur, buah, berbagai jenis sumber protein, dan berbagai jenis sumber karbohidrat dalam menu makanan mereka.

4. Kenalkan makanan padat diusia tepat. Berikan secara bertahap dari mulai makanan semi padat dan bertekstur hingga makanan padat agar pencernaan mereka mulai belajar mengenali dan mencerna jenis makanan tersebut.

5. Berikan makanan bervariasi. Sajikan berbagai jenis makanan dengan bervariasi untuk menghindari kebosanan. Mengkombinasikan beberapa jenis makanan dapat dilakukan untuk membuat menu dercitarasa baru.

6. Sajikan dengan menarik. Penampilan makanan yang berwarna-warni atau dibentuk seperti karakter kesukaan si kecil dapat juga dilakukan untuk menarik minat makan si kecil. Gunakan pula alat makan yang menarik agar mereka mau terlibat secara aktif dalam acara makan mereka.

7. Suasana makan yang menyenangkan. Makan bersama keluarga yang hangat dan menyenangkan sedikit banyak dapat mengkondisikan si kecil agar mau menerima makanan yang sudah disiapkan. Jika diperlukan, beri makan si kecil sambil bermain disekitar rumah.

8. Sediakan cemilan sehat. Makanan selingan atau cemilan dengan kandungan nutrisi berimbang dan porsi yang tepat dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka. Buah, roti, keju, agar-agar, atau jeli adalah beberapa jenis makanan yang dapat dijadikan cemilan bagi si kecil. [balitapedia]

foto: ilustrasi net

follow twitter @tintahijaucom l FB Berita Tintahijau

TINJAU JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa Barat. Perpres ini sebagai dasar untuk pengembangan pelabuhan pengganti Cilamaya ini.

"Sedang disiapkan Perpresnya," kata Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Selain bicara soal Perpres, Jonan menyebut pihaknya sudah bicara dengan calon investor pada proyek Pelabuhan Patimban, di antaranya Jepang. "Sudah bicara, tapi belum selesai," sebutnya.

Meski menjajaki Jepang, Jonan belum bisa memastikan bila Negeri Sakura itu akan menjadi pemenang. Alasannya, pemerintah juga masih mengkaji calon investor dari beberapa negara yang berminat. "Ya nanti aja, tunggu Perpresnya dulu," ujarnya. [detik]

follow twitter @tintahijaucom l FB Berita Tintahijau

Sebuah truk terguling di jalur Pantura Subang tepatnya di ruas jalan Sukamandi, Kecamatan Ciasem, sekitar pukul 15.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun lalu lintas dijalur tersebut sempat tersendat. [foto: @Aki_Ewin]

Bagi Anda yang memiliki aktivitas dan fotonya ingin ditampilkan di tintahijau.com dapat mengirimkan foto disertai keterangan lengkapnya ke email red.tintahijau@gmail.com



Follow twitter @tintahijaucom | FB: Berita Tintahijau

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah sempat menyinggung kemungkinan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia.

"Saya kalau jadi presiden, setahun saja, korupsi hilang. Orang pasti bingung bagaimana caranya? 13 tahun saja korupsi enggak hilang? Ya saya ada ilmunya, tapi harus jadi presiden dulu, baru saya kasih tahu ilmunya," kata Fahri di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas di Padang, hari ini.

Fahri buru-buru menjelaskan keinginannya itu hanya bagian dari lelucon.

"Presiden? Itu hanya bercanda, kan waktu itu saya berbicara di hadapan para generasi muda, dan saya menawarkan pikiran-pikiran baru kepada generasi baru. Saya bayangkan sebuah generasi baru punya mindset baru dan harus dipimpin seseorang yang punya mindset baru juga. Mungkin orang lihat saya sedang kampanye, padahal saya sedang mengkomunikasikan ide saja," papar Fahri.

Dia mengaku belum ingin memikirkan jalan politiknya ke depan.

"Politik ke depan tak perlu dipikirkan. Itu akan berjalan saja. Kita harus tahu diri bahwa politik itu bukan kerja perorangan tapi kerja kelompok maka kita bertugas membuat jaringan kaun muda untuk Indonesia ke depan," katanya. [antara]

follow twitter @TINTAHIJAUcom l FB: Berita Tintahijau

TINJAU JAKARTA- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan surat larangan terhadap masyarakat atau sipil yang menggunakan atribut 'Turn Back Crime'.

"Ya, memang sudah masuk di kita surat larangan penggunaan atribut khusus polisi atau interpol tersebut digunakan oleh masyarakat umum (sipil)," kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, di Bandarlampung, seperti dilansir Antara, Senin 23 Mei

Dia mengatakan, bagi masyarakat yang melanggar akan ada sanksi pidana kurungan penjara selama tiga bulan.

"Kapolri melarang pengenaan pakaian 'Turn Back Crime' itu bagi warga sipil karena pakaian tersebut sering disalahgunakan untuk memperlancar tindak kejahatan," kata dia.

Jenis baju yang dilarang itu, ia melanjutkan, pakaian berwarna biru dongker bertuliskan 'Trun Back Crime' disertai tulisan polisi atau atribut Polri.

"Baju jenis itu dikhususkan hanya kepada petugas interpol dan anggota Polri. Jadi tidak diperkenankan masyarakat umum ikut menggunakan atribut tersebut," kata dia.

Apalagi, ia menyebutkan, kemarin ada laporan bahwa petugas menangkap tersangka pencuri motor yang sengaja menggunakan atribut serupa untuk mempermudah atau memperlancar aksi kejahatan mereka.

"Polresta Bandarlampung maupun jajaran lainnya juga sudah beberapa kali mengungkap kasus kejahatan dengan disertai atribut tersebut, sehingga guna meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan, Kapolri mengeluarkan putusan tersebut," tegas dia.

Sebelumnya, anggota Brimob gadungan terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan spesialis mengincar sasaran sepeda motor, dengan modus operandi berkeliling mencari target anak di bawah umur yang tengah mengendarai sepeda motor.

Tersangka mencuri sepeda motor dengan mengaku sebagai anggota Brimob, dengan berbekal baju kaos bertuliskan "Turn Back Crime".

"Dengan bermodalkan kaos itu, tersangka berkeliling mencari target anak-anak di bawah umur yang berkendaraan sepeda motor, setelah mendapatkan target, pelaku langsung menanyakan kelengkapan surat kendaraan dan jika tidak ada lalu mengambil sepeda motor tersebut," tambah dia lagi.

Menurut Kompol Dery Agung Wijaya, dalam laporan yang diterima oleh Polresta Bandarlampung sudah tiga kali hal yang sama terjadi. [metrotv]

Follow twitter @tintahijaucom | FB: Berita Tintahijau

TINJAU SUBANG- Tiga ruang kelas SMPN 3 Pagaden pada awal Februari lalu ambruk. Hingga saat ini belum ada aksi progres untuk pembangunan kembali ruang kelas tersebut.

Pihak sekolah berharap, Dinas Pendidikan Subang proaktif terkait ambruknya tiga ruang kelas itu. Mereka berharap, pada tahun ajaran baru mendatang, tiga lokal kelas itu sudah bisa digunakan. Harapan itu disampaikan kepada Staf Ahli Bupati, Asep Muslihat.

"Ruang kelas SMPN 3 Pagaden yang ambruk bulan Februari 2016, sampai saat ini belum ada langkah nyata untuk diperbaiki. Harapan dari Ibu kepala, Guru, TU, Komite sekolah dan seluruh siswa siswinya berharap tahun ini sudah ada realisasi perbaikan," kata Asep

Sebelumnya, Kasie Sarana dan Prasaran Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan Dedi Sumantri menyatakan anggaran pembangunan tiga ruang kelas SMPN 3 Paagaden  tidak masuk dalam APBD. Untuk menanggulanginya, pihaknya meminta diambil dari dana bencana.

"Kita belum bisa memastikan kapan untuk dibangun lagi. Tapi kita harus lakukan penghapusan aset dulu melalui SK, dilanjutkan dengan izin pemmbongkaran. Kita mendorong dari anggaran bencana, kalau tidak bisa di APBD Perubahan, karena tidak masuk dalam APBD," kata Dedi.

Tiga lokal kelas itu pada bulan lalu ambruk. Tiga ruang itu baru selesai direhab pada 2014 lalu dengan menghabiskan dana Rp160 juta. Untuk pembangunan tiga ruang nanti, Dedi menyebutkan membutuhkan dana sebesar Rp170 juta.

Tiga ruang kelas SMPN 3 berlokasi di Desa Jabong Kecamatan Pagaden, Subang, ambruk pada Minggu (7/2/2016) pagi. Padahal, ruang kelas tersebut baru direhab (diperbaiki) menggunakan atap bajaring setahun yang lalu.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, ambruknya dua ruangan itu menyebabkan dua ruang kelas lainnya, yang letaknya menyatu dan berdampingan, turut rusak dan terancam ambruk. Ruang kelas yang ambruk yakni ruang kelas VII A dan VIII E. Sedangkan yang rusak dan terancam ambruk masing-masing ruang kelas VIII D dan VII B.

follow twitter @tintahijaucom l FB: Berita Tintahijau

TINJAU SUBANG- Puluhan pegiat social media menggelar aksi donor darah di Markas PMI Jl. KS Tubun Subang, Sabtu (28/5/2016). Sekitar 80 kantung darah kemanusian dari 'Suara Subang' terkumpul dalam aksi sosial tersebut.

Puluhan pegiat social media yang tercatat sebagai anggota group Facebook 'Suara Subang' menggelar aksi kemanusiaan dengan donor darah. Dengan melibatkan sekitar lima petugas PMI, satu persatu member 'Suara Subang' dicek dan diambil darahnya.

Koordinator kegiatan, Mang Mehong menyebutkan aksi sosial ini tidak dilakukan kali ini saja. Sebelumnya, 'Suara Subang' menggelar aksi berbagi nasi di Subang Kota.

"Sebisa-bisa, kita mencoba memberi manfaat untuk sesama. Sebelumnya berbagi nasi, hari ini kita donor darah," kata Mang Mehong.

Selain aksi donor darah, Ahad (29/5/2016) besok, 'suara Subang' akan menyerahkan donasi kepada korban banjir bandang di daerah Cisalak. Sembako dan pakain bekas layak pakai siap diangkut untuk korban bencana.

Yang menarik dari aksi 'Donor Darah' kehadiran Komandan Distrik Militer (Dandim) 0605 Subang Letkol Inf Budi Maward Syam. Selepas menghadiri HUT ke 71 Jabar di alun-alun Pemkab, Budi bersama istrinya menuju markas PMI.

Dandim menyampaikan apreisasinya kegiatan sosial 'Suara Subang'. Ia mengatakan aksi ini sesuai tagline yang diusung yakni Suara Subang, suara perubahan. "Ini sudah sesuai dengan tagline, suara Subang suara perubahan. Dengan kegiatan seperti ini, inilah yang diharapkan rakyat, peduli dan manfaat. Saya apreisasi betul kegiatan teman-teman ini," kata Budi.



Follow twitter @tintahijaucom | FB: Berita Tintahijau

PT. Telemega Maju Bersama (Authorized Dealer XL-Axis) Kab. Subang, membuka lowongan pekerjaan untuk Pria dan Wanita sebagai A. Youth Representative B. Canvasser C. Collector D. Promotor / Direct Selling (DS) E. Merchandising

dengan syarat:

1. Ijazah minimal SLTA/sederajat (A,B,C,D,E)

2. Memiliki komunikasi yang baik (A,B,C,D,E)

3. Mampu menjalin hubungan yang baik dengan costumer (A,B,C,D,E)

4. Dapat bekerja dalam kelompok dan mampu bekerja di lapangan (A,B,C,D,E)

5. Memiliki sepeda motor dan SIM C (A,B,C,E)

6. Berpenampilan menarik (A,D)

7. Pengalaman di EVENT ORGANIZER dan ENTERTAINMENT menjadi nilai lebih (A)

8. Memiliki SIM A menjadi nilai lebih (A)

9. Pengalaman di bidang MARKETING menjadi nilai lebih ( B )

10. Maximal usia 35 tahun ( A,B )

11. Fresh Graduated (C,D,E)

Penghasilan : - Gaji Pokok (UMK Subang) - Service Motor - Uang Sewa Motor - Tunjangan Pulsa - Uang Makan / kehadiran

Segera datang dan bawa lamaran pekerjaan lengkap, riwayat hidup, fotocopy ijazah, dan pas foto 3x4 (2 lembar) ke : PT. Telemega Maju Bersama Alamat : Jln Oto Iskandardinata (samping katineung / depan RS PTPN subang)

Walk interview setiap hari mulai tgl 6 - 9 Juni 2016, jam 08.00-12.00 Wib.

Info lebih lanjut hub 087779927222 (graha)

TINJAU SUBANG- Ketua Komisi IV DPRD Subang Dede Warman meminta eksekutif merealisasikan APBD 2016 berjalan ini sebesar 60% pada Juli mendatang. Hingga pertrengahan tahun ini,i penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih renah atau baru terserap 31,39 persen

Target penyerapan anggaran tersebut perlu dilakukan, sehinggan Subang terhindar dari sanski apabila hingga Oktober mendatang penyerapan anggaran masih dibawah 70%. "Banyak hal yang menjadi pemikiran kami, sehingga perlu adanya target penyerapan APBD itu. Salah satunya, untuk menghindari sanski dari pemerintah pusat. Ini akan menjadi masalah pada 2017 nanti," kata Dede kepada TINTAHIJAU.com

Menurut politisi PDIP itu, sanksi pemerintah pusat terhadap Subang, sejatinya pernah terjadi untuk beberapa Dinas akibat minimnya penyerapan APBD. Sehingga dinas tersebut mengalami pengurangan bantuan dana alokasi umum dari Pusat.

Selain alasan itu, Dede memaparkan, perlu adanya upaya strategis pelaksanaan program yang sudah direncanakan Pemkab. Ia menegaskan, jika program pembangunan pemerintah terhambat akan berdampak pada masyarakat. "Program pembangunan akan terbengkelai. Kita tahu sendiri, masalah infrastruktur masih menjadin persoalan. Ini harus segera diselesaikan, publik sudah menunggu realisasinya," tegasnya.

Dede tidak hanya berwacana, pada pekan lalu ia sudah mengundang sejumlah SKPD yang berada di bawah Komisi IV. Ia meminta kepala SKPD itu untuk berkomitmen menyelesaikan dan menjalankanprogram sesuai tugas dan fungsi pokoknya. "Yabng kita selamatkan adalah program yang berkaitan dengan rakyat, dan Subang pada 2017 yang berpotensi disanski jika serapan APBD tidak sesuai target," jelasnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Subang, Komir Bastaman, berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah bisa melaksanakan kegiatan sesuai rencana, sehingga penyerapan anggaran bisa normal sesuai perencanaan. Apabila hingga Oktober nanti penyerapan anggaran masih dibawah 70 persen, bisa terkena sanksi dari pemerintah pusat. "Sanksi dari pusat kemungkinan bisa sampai ke penangguhan dan pengurangan DAU," ujar Komir

Dikatakan Komir, tahun ini banyak kegiatan di OPD yang sebenarnya sudah dijadwalkan mundur, hingga Juni ini banyak yang belum dilaksanakan. Itu membuat penyerapan anggaran masih rendah, kurang dari 32 persen. Itu pun mayoritas berupa kegiatan tak langsung, hanya sebagian kecil kegiatan langsung yang sudah dilaksanakan. "OPD yang kegiatan langsungnya banyak, seperti PU Bina Marga, Tarkim, Dinkes, Pertanian, dan Pendidikan, belum melaksanakan kegiatan langsung," ujarnya.

Dijelaskannya, hal itu sudah dibahas dalam briefing dengan OPD terkait. Dari informasi, Dinas PU Bina Marga dan Tarkim saat ini sedang dalam proses, dan tak lama lagi bisa melaksanakan kegiatan. "Bila dua dinas itu kegiatannya berjalan, tentunya akan mendongkrak penyerapan anggaran. Sebab kegiatan di dua dinas itu cukup banyak, terakhir dapat informasi ada 170 paket sedang dan sudah lelang, jadi cukup signifikan terhadap penyerapan anggaran," ujarnya.

follow twitter @tintahijaucom l like Page FB Berita Tintahijau

Peristiwa penertiban warung nasi di kota Serang yang dilakukan oleh Satpol PP beberapa waktu lalu cukup membuat (sebagian) masyarakat geram. Tindakan tegas aparat terhadap Saeni sang pemilik warung karena menjual barang dagangannya di siang hari saat bulan ramadhan, dipandang sebagai sebuah tindakan yang belebihan dan intoleran.

Berbagai kritikanpun dialamatkan kepada para petugas yang dianggap telah bertindak secara sewenang-wenang itu. Tak hanya itu, penggalangan dana hingga mencapai ratusan juta rupiah pun dilakukan oleh masyarakat yang merasa iba terhadap “tragedi” yang menimpa Saeni. Kejadian ini pun pada akhirnya bermuara pada tuntutan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan untuk menjual makanan dan minuman di siang hari pada saat bulan suci ramadhan.

Beberapa bulan sebelumnya, masyarakat pun dibuat geram dengan kabar meninggalnya Yuyun, salah seorang siswi SMP di Bengkulu akibat mengalami tindak kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh belasan remaja. Para pelaku yang diantaranya diketahui tengah berada di bawah pengaruh minuman keras (miras) memperkosa korban secara bergiliran dan setelah itu membunuhnya dengan cara-cara yang sadis.

Tuntutan agar pengadilan memberikan hukuman kebiri hingga hukuman mati pun disuarakan oleh masyarakat untuk memberikan pelajaran bagi para pelaku sekaligus mencegah terulangnya kasus-kasus Dari dua kejadian di atas, penulis menemukan persoalan terkait sikap masyarakat dalam memandang sebuah permasalahan secara utuh. Dalam kasus pertama, masyarakat melihat Saeni sebagai sosok yang terdzalimi dan oleh karenanya perlu dibantu, baik secara moril maupun materiil.

Tanpa mengetahui lebih jauh tentang latar belakang tindakan yang diambil oleh aparat serta kondisi objektif sang pemilik warung, masyarakat langsung bertindak secara spontan menunjukkan dukungannya kepada Saeni sekaligus “mengutuk” tindakan aparat yang dinilai telah melewati batas itu.

Faktanya, dilihat dari persfektif hukum, apa yang telah dilakukan oleh Satpol PP tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jauh-jauh hari sebelum penertiban dilakukan, surat edaran terkait larangan berjualan makanan di siang hari yang ditandatangani langsung oleh Walikota dan Ketua MUI Serang pun telah disebarkan kepada para pedagang di wilayah itu.

Di samping itu, belakangan diketahui bahwa Saeni memiliki beberapa cabang warung nasi di tempat lain sehingga kurang tepat apabila yang bersangkutan disebut kurang mampu dan layak mendapatkan bantuan. Namun, akibat ulah salah satu media mainstream yang terlalu mendramatisir tayangan penertiban oleh Satpol PP dan hal itu dilakukan secara terus menerus, pada akhirnya masyarakat pun terjebak dalam sebuah “sandiwara” yang sama sekali jauh dari Adapun dalam kasus kedua, penulis menemukan kekeliruan yang dilakukan oleh (sebagian) masyarakat dalam memandang kasus – kasus kekerasan yang terjadi.

Mereka lebih memfokuskan pandangannya terhadap bentuk maupun pelaku kejahatan, bukan menggali lebih dalam perihal penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kriminologi UI dan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) pada tahun 2013 lalu menyebutkan bahwa 15 dari 43 narapidana anak melakukan tindak kejahatan saat mereka berada di bawah pengaruh alkohol. Hal ini membuktikan bahwa menjauhkan anak-anak kita dari minuman beralkohol akan jauh lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan dibandingkan dengan memperberat hukuman bagi para pelaku.
Hal ini dikarenakan orang yang sedang dalam keadaan mabuk tidak akan pernah memikirkan konsekuensi dari perbuatannya, seberat apapun itu. Sayangnya, tuntutan untuk memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual lebih nyaring terdengar daripada upaya untuk lebih memperketat peredaran minuman keras di kalangan remaja.

Dari dua kasus yang dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kekeliruan masyarakat dalam menyikapi suatu peristiwa sejatinya disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam mencerna setiap informasi yang disuguhkan oleh media. Dalam hal ini, apa yang dilihat dengan kasat mata sering kali dijadikan kebenaran yang hakiki tanpa mengetahui lebih jauh fakta yang sesungguhnya. Padahal, media tentunya memiliki misi tersendiri dalam setiap pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat. Hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para politikus menggiring opini masyarakat melalui media-media “raksasa” yang dimilikinya.

Untuk membantu masyarakat agar mampu “menerjemahkan” berbagai informasi yang beredar, literasi media menjadi sebuah keniscayaan. Literasi media atau pendidikan media pada dasarnya merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat agar mampu berdaya hidup di dunia yang tengah mengalami sesak media (Iriantara, 2009).

Dengan kata lain, pendidikan media dibutuhkan agar masyarakat mampu menjadi pemirsa atau partisipan yang cerdas dalam “mencerna” setiap informasi yang diterimanya sekaligus meningkatkan sikap kritis mereka terhadap “perilaku” media yang (dianggap) telah keluar jalur.

Di beberapa negara maju seperti Inggris, pengenalan pendidikan media dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa. Tujuannya adalah agar siswa benar-benar memahami serta mampu menganalisis setiap konten yang disuguhkan oleh media. Hal ini dapat terlaksana berkat kerjasama antar kementerian yang tergabung dalam sebuah lembaga bernama “Media Education Strategy Committee”.

Di Indonesia sendiri, payung hukum untuk menyelenggarakan dan mengembangkan literasi media sendiri sebenarnya telah tersedia dalam bentuk Undang-Undang Penyiaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahkan bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk mencanangkan Gerakan Nasional Remaja Melek Media. Hal ini seyogyanya disambut oleh kalangan pendidik dengan cara mengembangkan literasi media di kalangan anak didiknya.

Membiasakan siswa untuk mendiskusikan berbagai informasi yang disuguhkan oleh media merupakan langkah strategis yang dapat diambil oleh guru. Selain itu mengajak siswa untuk aktif menunjukkan sikapnya terhadap setiap fenomena yang terjadi di masyarakat pun perlu dilakukan oleh guru guna mengasah daya kritis serta rasa empati mereka terhadap sesama. Media sosial maupun portal lainnya seperti Change.org merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan pendapat mereka. Dengan demikian, diharapkan akan lahir generasi yang mampu bersikap bijak dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat

Ramdan Hamdani, penulis adalah Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Masalah Sosial

TINJAU SUBANG- 10 hari libur lebaran, obyek wisata Air Panas Sariater menargetkan 150 wisatawan yang berkunjung ke wisata andalan Subang tersebut.

Target tersebut melihat dengan targetan rata-rata jumlah pelancong yang ke Sariater 15 ribu wisatawan setiap harinya. "Kita targetkan 150 ribu wisatawan dengan asumsi libur 10 hari dengan setiap hari kunjungan 15 ribu orang," kata Humas Sariater Yuki Azuania kepada TINTAHIJAU.com.

Target itu, jika dibandingkan jumlah kunjungan tahun lalu pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 30 ribu. Yuki menegaskan, pihaknya realistis dalam menargetkan jumlah kunjungan dengan kondisi saat ini.

"Ada dua faktor yang berpotensi menjadi kendala, pertama kompetitor kedua akses jalan yang sempit sehingga terjadi kemacetan. Dengan begitu mereka yang mau ke sini, milih lokasi wisata terdekat," katanya.

Sejumlah upaya dilakukan Sariater untuk mendatangkan wisatawan. Salah satunya dengan pembenahan fasilitas wisata, seperti keberadaan parkir kendaraan wisatawan.

"Parkir barat baru selesai diratakan dalam rangka menyambut lebaran untuk kenyamanan pengunjung," katanya.

Selain parkir, pembenahan dilakukan di sejumlah wanawisata. Dengan demikian, wisatawan yang datang mendapatkan kenyamanan. [Annas Nashrullah | @JejakAnnas]

Folloq twitter @tintahijaucom l FB Berita Tintahijau

TINJAU PURWAKARTA- Tanggal 20 Juli nanti Kabupaten Purwakarta genap berusia 48 tahun. Dalam perayaan hari jadinya, kabupaten yang terkenal dengan sate maranggi itu akan mengangkat tema Sampurasun World Ethnic Festival.

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menjelaskan, tema tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian kaum etnik atau adat di Indonesia dan dunia yang semakin terpinggirkan oleh perkembangan perkebunan dan industri.

"Masyarakat baduy dan kampung naga di Indonesia atau aborigin di Australia dan indian di Amerika adalah orang-orang yang komitmen terhadap lingkungan dan sangat bergantung pada kearifan lokal. Namun secara umum mereka mengalami tekanan yang kuat dari sector perkebunan dan industry," jelas Dedi kepada wartawan di Pendopo Kabupaten Purwakarta.

Hal itulah yang mendasari Kabupaten Purwakarta mengambil tema sentral tersebut agar masyrakat semakin peduli dan mau bertoleransi menjaga keberadaan mereka yang semakin terpinggirkan.

Dedi mengatakan, hal tersebut dirasa perlu lantaran cikal bakal sebuah negara atau daerah tak bisa lepas dari kehidupan para kaum adat. Sehingga dengan demikian masyrakat akan kembali menyadari betapa pentingnya kaum adat sebagai bagian dari sejarah kehidupan.

"Purwakarta sebagai bagian dari Jawa Barat, Indonesia, dan masyrakat dunia mengajak seluruh masyarkat untuk peka terhadap kaum etnik. Jangan paksa mereka untuk hidup modern, kita hanya harus menjaganya dengan cara menjaga lingkungan tempat mereka tinggal," ucapnya.

Untuk di ketahui pada tanggal 20 Juli ini Purwakarta telah menginjak usia 185 tahun, sementara sebagai Kabupaten Purwakarta memasuki usia 48 tahun. Dalam perayaan hari jadi kali ini banyak acara yang akan diselenggarakan oleh Pemkab Purwakarta.

Di antaranya adalah berbagai macam festival dan acara music, juga pemecahan rekor dunia. Dan puncaknya pada 27 Agustus mendatang akan diselenggarakan Karnaval Sampurasun World Ethnic Festival yang akan dihadiri oleh tamu undangan dari Amerika, Jepang, Afrika, Rusia, Australia, Selandia Baru, Meksiko, Cina, dan Mesir.

Follow twitter @tintahijaucom l FB Berita Tintahijau

TINJAU SUBANG- Tiga Komika nasional sukses membuat warga Subang cekakan. Mereka menghibur warga pada event Stand Up Nite 1 Subang di Pendopo Bupati, Ahad (24/7/2016).

Tiga komika yang dihadirkan dalam event yang digelar Stand Up Comedy Subang itu adalah Kalis Rubenda, Mas Cemen dan Kemal Palevi. Selain tiga komika tersebut, belasan komika Subang ikut ambil bagian menghibur.

Sebelum menikmati tiga komika, ratusan penonton yang kebanyakan anak baru gede itu dihibur para komika lokal, Subang. Meskipun hanya 5 menit, mereka sukses mengocok ratusan penonton.

Follow twitter @tintahijaucom l FB Berita Tintahijaucom

TINJAU JAKARTA- Di usia kemerdekaan yang mencapai 71 tahun, kemiskinan masih menjadi problem utama bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan BPS, per Maret 2016 jumlah penduduk miskin Indonesia 2016 mencapai 27,9 juta jiwa. Parahnya, sekitar 62,71% atau 17,5 juta jiwa penduduk miskin tersebut tinggal di perdesaan.

"Dari jumlah tersebut, penduduk miskin desa terbanyak terdapat di Pulau Jawa (53,48%) dan Pulau Sumatera (22,41%)," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara Adi Prasetyo, di ruang kerjanya, seperti dikutip PRLM, Selasa, 16 Agustus 2016.

Ada pun tingkat kemiskinan di perdesaa, kata Adi, tergolong fluktuatif setiap tahunnya. "Pada Maret 2014, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 62,82%, kemudian naik menjadi 63,18% per September 2014. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin perdesaan tercatat turun menjadi 62,75% (Maret) lalu naik tipis menjadi 62,76% (September)," ucapnya.

Dilihat dari penyebarannya, penduduk miskin di perdesaan paling tinggi terdapat di Papua (96,61%), Nusa Tenggara Timur (91,05%), Papua Barat (90,72%), Gorontalo (88,15%), dan Sulawesi Selatan (87,65%). "Berdasarkan analisis yang kami lakukan, pada medio September 2015 s/d Maret 2016, tercatat 22 Provinsi mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan. Provinsi yang paling tinggi persentase penurunan kemiskinan desa adalah Sulawesi Tenggara, yaitu dari 288.250 jiwa menjadi 109.144 jiwa atau sebesar 54,79% dari total penduduk miskin di wilayahnya. Disusul kemudian Bali berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin desa sampai 12,23%, Sulawesi Utara (8,35%), dan Riau (6,83%)," katanya.

Adapun 18 Provinsi lainnya persentase pengurangan penduduk miskin desa di bawah 4%. "Sementara itu, terdapat 11 Provinsi yang bertambah jumlah penduduk miskin di perdesaan pada medio September 2015 s/d Maret 2016. Penambahan terbesar terjadi di Kalimantan Tengah (9,29%), Kepulauan Bangka Belitung (7,34%), Bengkulu (4,39%), serta Sulawesi Tengah (4,28%). Penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan selama medio 2015 sampai dengan Maret 2016 sangatlah kecil, belum berimbang dengan semangat Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Penduduk miskin desa hanya turun 1,20% saja atau sekitar 336 ribu jiwa per Maret 2016. "Ini tak sebanding dengan semangat membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa,” katanya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo saat memberikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan di Gedung MPR DPR, Senayan Jakarta mengatakan persoalan kemiskinan, meski negara sudah 71 tahun merasakan kemerdekaan. Meski sudah merdeka, lanjut Jokowi, Indonesia juga belum mampu memutus rantai pengangguran dan kesenjangan sosial.

"Setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanting tulang, telah berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya masing-masing. Tantangan yang sama, juga sedang kita hadapi sekarang ini," katanya.

"Perbedaannya, kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah era di mana semua negara saling terhubung satu sama lain, satu masalah bisa menjadi masalah bagi negara-negara di dunia," sambung Jokowi.

Follow twitter @tintahijaucom | FB: Berita Tintahijau